Co-Founder CIPG Yanuar Nugroho menyatakan peleburan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terbilang problematik. Dia mengatakan Kemendikbud akan memiliki rentang kebijakan yang sangat luas.
"BRIN oke, tapi langkan pembubaran Ristek ini yang menurut saya problematik. Karena masalahnya ada pada masalah tata kelola," ujar Yanuar dalam diskusi virtual 'IPG Talks Dampak Peleburan Ristek ke Dikbud dan Otonomi BRIN', Kamis (15/4).
Yanuar mengaku tidak yakin Kemdikbud akan bekerja efektif ketika Kemenristek melebur di dalamnya. Sebab, dia menyampaikan Kemendikbud akan mengurusi urusan PAUD, pendidikan dasar, menengah, tinggi, vokasi, pembentukan budaya, riset, ilmu pengetahuan, teknologi, hingga inovasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lebih lanjut, Yanuar menuturkan terpisahnya BRIN menjadi lembaga tersendiri juga akan memiliki banyak pekerjaan rumah, misalnya mengintegrasikan LPNK (Bapeten, Batan, BPPT, BSN, LAPAN, dan LIPI).
"Seperti apa modelnya? Mau dilebur, dijadikan satu, atau tetap mereka bekerja dikoordinasikan BRIN?," ujarnya.
Yanuar mengaku mengetahui tujuan Presiden Joko Widodo untuk meleburkan Kemenristek dengan Kemendikbud. Saat menjadi deputi di KSP, dia berkata Jokowi sempat bicara tidak ingin uang negara 'diecer-ecer'.
Dia pun menduga kehadiran BRIN lewat Undang-Undang Sisnas Iptek merupakan solusi untuk 'mengecer' uang negara.
Di sisi lain, Yanuar mengingatkan peleburan dua kementerian menjadi satu tidak pernah berjalan singkat. Dia mengatakan butuh waktu paling tidak satu tahun untuk benar-benar beroperasi.
Waktu selama itu diperlukan untuk menggusur administrasi pegawai hingga hal teknis lainnya. Terlebih, dia mengingatkan tahun 2024 sudah masuk tahun politik.
"Bagi saya melakukan itu di tengah-tengah jalannya kabinet menunjukkan bahwa hal sestrategis ini tidak direncanakan dan itu adalah sinyal buruk di pemerintahan ini," ujar Yanuar.
Terkait dengan hal itu, dia mengajak semua pihak untuk mengawasi kinerja Kemendikbud-Kemenristek, yang merupakan kementerian dengan rentang kebijakan paling besar di Indonesia dan dunia.
"Kita kawal saja kalau begitu. Itu posisi yang kita ambil sekarang," ujarnya.
Masa transisi diharapkan berjalan lancar
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) atau Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang Brodjonegoro. (Foto: ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)
Staf Ahli Bidang Pembangunan Berkelanjutan Kemenristek, Ismunandar berharap masa transisi terus mempertahankan praktik yang telah berjalan dengan baik. Dia juga tidak ingin perubahan itu akan berdampak negatif terhadap layanan pemerintah.
Ismunandar juga berkata belum dapat memastikan bagaimana kerja dua kementerian pasca dijadikan menjadi satu. Dia mengaku masih menunggu aturan yang belum ditandatangani oleh Jokowi.
"Tapi sebenarnya kita tahun pekerjaan rumah kita masih banyak sekali, apalagi kita punya cita-cita kita itu pembangunan ekonomi berbasis teknologi," ujar Ismunandar.
Ismunandar membeberkan beberapa pekerjaan rumah pemerintah dalam sektor teknologi, yakni menciptakan ekosistem hingga dukungan dana riset.
"Jadi yang diperlukan saat ini adalah kerja keras sama-sama," ujarnya.
