Ancaman Kejahatan Usai 279 Juta Data Penduduk Indonesia Bocor

CNN Indonesia
Kamis, 20 May 2021 20:37 WIB
Pakar menilai 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor bisa sangat berbahaya. Ilustrasi data penduduk Indonesia bocor. (Istockphoto/ Undefined)
Jakarta, CNN Indonesia --

Chairman CISReC Pratama Persadha menyatakan 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga bocor bisa sangat berbahaya. Dia mengatakan data itu bisa digunakan untuk kejahatan lain.

"Prinsipnya adalah memang data pribadi ini menjadi incaran banyak orang. Sangat berbahaya bila benar data ini bocor," ujar Pratama kepada CNNIndonesia.com, Kamis (20/5).

Pratama mengatakan telah memeriksa langsung sebagian data dari 279 juta data penduduk yang dijual di forum peretas Raid Forums. Dia berkata data yang disajikan oleh akun bernama Kotz cukup lengkap, seperti ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, jumlah tanggungan. Bahkan ada nomor ponsel, NIK KTP, dan NPWP.


"Kita tunggu saja apakah benar ini data bocor dari dukcapil atau dari sumber lain. Kita juga akan tunggu klarifikasi dari Kemendagri terkait ini," ujarnya.

Adapun jenis kejahatan yang bisa dilakukan dengan menggunakan data itu, Pratama menyebut adalah kejahatan perbankan. Selain itu, data itu juga bisa digunakan pelaku kejahatan untuk membuat KTP palsu dan kemudian menjebol rekening korban.

Meski demikian, Pratama tidak menutup kemungkinan data itu tidak valid. Pasalnya, pemilik data itu mengklaim datanya bersumber dari BPJS.

"Harusnya jumlah data user BPJS tidak sebanyak itu. Artinya bisa klaim pelaku berlebihan atau bohong, bila benar data BPJS," ujar Pratama.

Edukasi digital

Pratama menyampaikan edukasi digital tidak hanya ditujukan untuk masyarakat. Dia mengingatkan pemerintah dan swasta juga harus menerima edukasi digital mengingat kejahatan siber berkembang sangat cepat.

"Semua elemen, baik itu masyarakat sampai pejabat, entah itu swasta atau institusi pemerintah tetap harus selalu update mengenai edukasi digital karena perkembangan kejahatan siber sangat cepat," ujar Pratama.

Dia melihat tidak ada edukasi sejak awal dari negara. Sehingga, pemahaman yang didapat adalah seputar pasal-pasal dari KUHP, UU Pornografi dan UU ITE.

"Jadi hanya pendekatan top down dan pendekatan law enforcement," ujarnya.

Sedangkan pendekatan bottom up dan kultural lewat pendidikan edukasi, dia melihat hampir tidak ada. Di kurikulum pendidikan misalnya, tidak ada yang mengajarkan bagaimana berinternet yang sehat, aman, dan produktif.

Yang ada, kata dia hanya norma budaya dan agama yang sebenarnya tidak cukup. Apalagi para orang tua, pejabat pemerintahan, tokoh masyarakat dan tokoh agama, lanjut dia bukan native digital, tidak mengenal lebih dalam dunia digital.

(jps/DAL)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL TERKAIT
BACA JUGA
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA
TERPOPULER