Kapan UU PDP Mulai Berlaku?

CNN Indonesia
Jumat, 23 Sep 2022 12:40 WIB
RUU PDP yang sudah disahkan DPR menjadi UU pada Selasa (20/9) memuat sejumlah aturan penting pelindungan data warga. Mulai kapan berlakunya? Ilustrasi. Kapan perlindungan data di dunia siber bisa mulai diterapkan? (Foto: iStock/solidcolours)
Jakarta, CNN Indonesia --

Undang-undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang diklaim memuat perlindungan data pribadi warga, tak otomatis berlaku setelah DPR ketuk palu. Kapan UU itu resmi punya gigi?

"Kita masih ada satu step lagi, ketika sudah disetujui bersama antara DPR dan Pemerintah, maka selanjutnya DPR akan mengirimkan pada Presiden paling lambat 30 hari kemudian di situlah berlaku," ujar Koordinator Tata Kelola PDP Dirjen Aptika Kominfo Hendri Sasmita Yuda, dalam diskusi virtual IGF Indonesia, Kamis (22/9).

"Sahnya itu ketika dimasukkan ke dalam lembaran negara, diundangkan, dan bernomor," imbuhnya.

Berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, RUU sah menjadi UU dalam jangka 30 hari setelah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah, dengan atau pun tanpa tanda tangan Presiden (pasal 73 ayat (2) dan (3)).

Pemerintah sendiri resmi mengesahkan RUU PDP menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa (20/9).

Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari berharap, aturan baru ini dapat menjadi payung hukum bagi warga negara dalam perlindungan data pribadi.

"RUU tentang PDP benar-benar jadi landasan hukum yang kuat dan memastikan bahwa negara menjamin dan memastikan perlindungan data pribadi warganya," katanya.

Kharis mengatakan, UU ini diharapkan mampu menjadi awal yang baik dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data pribadi di Indonesia.

"Setelah pembahasan yang secara dinamis dari sebelumnya draf RUU yang disampaikan pemerintah terdiri dari 15 bab dan 72 pasal menjadi 16 bab dan 76 pasal. Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU tentang PDP proaktif dan responsif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait," tutur Kharis.

Dalam aturan baru ini, ada sejumlah poin penting, salah satunya mengatur denda atau sanksi bagi pengumpul, pembocor, serta pengguna data pribadi ilegal.

Selain itu, UU PDP juga mengatur soal pidana denda yang sangat bear bagi korporasi yang lalai menjaga data pribadi yang dikelolanya; mewajibkan pengendali Data Pribadi, baik pemerintah atau swasta, untuk mengabari warga atau pelanggan yang terdampak kebocoran data.

Hingga, memberi hak kepada warga untuk menarik dan menghapus data pribadinya.

Meski begitu, ada kritik dari kalangan aktivis bahwa UU ini lebih dominan melayani kepentingan pemerintah. Ini terkait dengan beberapa pasal pengecualian di UU PDP, di antaranya, demi kepentingan pertahanan keamanan dan penegakan hukum.

(lom/arh)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

TERPOPULER