BSSN Soal Anggaran 2023 Naik Rp70 Miliar: Bukan karena Bjorka

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) bantah kenaikan anggaran pada 2023 berkat Bjorka. Kepala BSSN, Hinsa Siburian menyebut Bjorka "tidak relevan".

"(Bjorka) ini tidak ada relevansinya, anggarannya memang Rp600 miliar," ujar Hinsa Siburian dalam acara Annual Report BSSN 2022 di Kantor BSSN, Jakarta Selatan, Senin (20/2).

Pagu anggaran BSSN pada 2023 naik sekitar Rp70 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggaran yang disetujui DPR pada September 2022 ini naik menjadi Rp624 miliar dari semula Rp554,6 miliar pada 2022.

Lihat Juga : BSSN Ungkap Ransomware Dominasi Serangan Siber di Indonesia

Anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan dua program, yakni manajemen Badan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp407 miliar dan program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp217 miliar.

Hinsa sendiri menyebut tahun-tahun sebelumnya BSSN memiliki anggaran lebih dari Rp1 triliun. Pada 2021, anggaran lembaga pertahanan siber ini mencapai Rp1,39 triliun. Penurunan anggaran terjadi karena pandemi Covid-19 melanda seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia.

"BSSN ini lembaga baru, tentu susun program pembangunannya di RPJMN 2020-2024. Namun, kita sadari sepenuhnya situasi COVID-19, saya rasa semua kementerian (mengalami pengurangan anggaran), itu wajar saja dinamika untuk menyesuaikan," tutur Hinsa.

"Jadi, tidak ada penambahan anggaran, tidak ada karena secara nilai itu Rp600 miliar, itu bukan penambahan, itu anggaran BSSN segitu," lanjutnya.

Bjorka

Bjorka menjadi sosok yang cukup diperbincangkan pada 2022 berkat sepak terjangnya di jagat digital Tanah Air. Salah satu insiden siber besar yang melambungkan nama Bjorka adalah kebocoran 1,3 miliar data SIM Card.

Selain itu, sosok ini juga melakukan doxing atau pengungkapan data pribadi sejumlah tokoh publik, seperti Ketua DPR Puan Maharani, Menkominfo Johnny G Plate, Menteri BUMN Erick Thohir, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Mendagri Tito Karnavian, hingga mantan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Data-data yang sudah disebar Bjorka berupa nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat rumah, dosis vaksinasi, tingkat pendidikan, dan nomor HP. Bjorka menyebarkan data itu lewat channel pribadinya di telegram.

Kemunculan Bjorka disebut-sebut berpengaruh dengan kenaikan anggaran BSSN. Pasalnya, Komisi I DPR menyetujui pagu anggaran BSSN sebesar Rp 624 miliar untuk tahun 2023 hanya dua hari setelah Bjorka menghilang.