Alasan Satelit SATRIA-1 Butuh 6 Bulan Sebelum Bisa Dipakai Internetan

CEO PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengungkapkan alasan kenapa Satelit SATRIA-1 baru bisa dipakai internetan sekitar enam bulan setelah peluncurannya ke angkasa.

Ia menjelaskan Satelit Satria-1 memerlukan waktu 145 hari dari peluncuran untuk perjalanan dan melakukan serangkaian pengetesan.

"Ini satelit termasuk satelit yang modern sekali sehingga mempergunakan electric propulsion untuk ke orbit dari titik satelit itu dilepaskan oleh peluncur," kata dia, Selasa (13/6).

"Itu kita butuhkan 145 hari, maka dari itu dari Juni peluncuran tanggal 19 sampai di tempat orbit itu November. Kita akan tes satelitnya dulu dan kita tes seluruh sistemnya sehingga bisa dimanfaatkan kira-kira pada akhir Desember ini dan sudah siap untuk dimanfaatkan layanannya pada Januari," sambungnya.

Satelit yang digagas sejak 2017 itu juga disebut sempat membengkak biaya produksinya. Semula, biaya investasi pembuatan satelit Satria-1 hanya US$450 juta atau kisaran Rp6,6 trillun. Kini, nilainya menjadi US$540 juta atau sekitar Rp8 triliunan.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Usman Kansong mengatakan nilai tersebut bertambah karena ada berbagai persoalan, seperti perang Rusia-Ukraina.

Hal itu terkait dengan pengangkutannya dari Alenia Space, di Thales, Cannes, Perancis, ke landasan peluncuran di Florida, Amerika Serikat..

"Mestinya diangkut [pesawat] Antonov, karena perang dan mungkin karena rusak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rusia enggak bisa masuk ke Amerika, jadi diangkut lewat darat sehingga memerlukan waktu, belum lagi harus dah harus dipotong-potong juga (bagian satelitnya)," ungkap Usman di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (13/6).

Satria-1 dijadwalkan mengorbit pada 19 Juni 2023 waktu Indonesia. Satelit ini akan dibawa oleh Roket Falcon 9 menuju orbit 146 derajat Bujur Timur.

Kendati diluncurkan pada pertengahan Juni, satelit Satria-1 baru akan beroperasi mulai Januari 2024 dan akan melayani sejumlah fasilitas pemerintah yang tak terjangkau layanan internet seperti kantor TNI-Polri, sekolah, rumah sakit, puskesmas.