Luhut Minta TikTok Tak Digunakan untuk Politik Kampungan

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan meminta tak menggunakan TikTok untuk berpolitik karena potensial membuat terjerat kasus hukum.

"Enggak usah digunain untuk berpolitik, jangan politik-politik kampungan lah, bikin [satu sama lain masuk] penjara. Karena begini, kita itu harus fokus, itu kan kepentingan generasimu," ujar dia, di acara TikTok Southeast Asia Impact Forum, Jakarta, Kamis (15/6).

Luhut berharap pengguna TikTok di tanah air tidak memanfaatkan platform ini untuk politik identitas atau semacamnya yang bisa memicu pertikaian.

"Jadi berpolitik-politik, jangan politik yang identitas, yang membuat pertikaian, permusuhan, jangan," cetus dia.

Luhut menambahkan TikTok boleh saja digunakan untuk berpolitik tetapi yang sifatnya positif dan membangun, seperti membantu program pemerintah yang sedang berjalan agar bisa dipercepat.

"Politik yang bicara bagaimana program yang dibuat Pak Jokowi ini bisa dipercepat, lebih fokus, lebih efisien ke depan," tuturnya.

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, aktivitas politik merambah dunia digital, tak terkecuali TikTok.

Dengan jumlah pengguna TikTok di tanah air yang mencapai lebih dari 125 juta, TikTok sangat mungkin dimanfaatkan berbagai pihak untuk berkampanye meraih simpati.

Survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) terhadap 8.510 responden, Januari, pun mengungkap TikTok masuk empat besar media sosial di Indonesia, di bawah YouTube, Facebook, dan Instagram.

[Gambas:Video CNN]