BSSN Kirim Hasil Investigasi Dugaan Kebocoran Data ke Bareskrim & KPU

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengaku telah merampungkan investigasi awal terkait kasus dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Juru Bicara BSSN Ariandi Putra mengatakan hasil investigasi awal tersebut juga telah dikirimkan kepada Bareskrim Polri dan KPU pada Sabtu (2/12).

"BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan KPU," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Ariandi mengatakan investigasi awal tersebut merupakan hasil analisis dan forensik digital yang telah dilakukan dari sisi aplikasi dan server untuk mengetahui akar masalah dugaan kebocoran data.

Ia menjelaskan nantinya hasil investigasi itu akan digunakan sebagai landasan tindak lanjut penegakan hukum oleh Bareskrim Polri.

"BSSN akan senantiasa melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dalam pengamanan siber Pemilu 2024," pungkasnya.

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Adi Vivid Bachtiar. Namun, hingga berita ini diterbitkan yang bersangkutah belum merespons.

Sebelumnya, akun Jimbo di situs peretasan BreachForums mengunggah dugaan bocoran data yang didapat dari situs KPU pada Senin (27/11) pukul 09.21 WIB. Akun ini menampilkan beberapa tangkapan layar dari situs pengecekan DPT, https://cekdptonline.kpu.go.id/.

Data yang dibobol diklaim berupa nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, hingga alamat. Pengunggah mengklaim memiliki lebih dari 250 juta (252.327.304) data. Ia menyediakan 500 ribu data sebagai sampel.

Sampel ini juga memuat data sejumlah pemilih yang berada di luar negeri. Penjahat siber ini menjual data tersebut dengan harga 2BTC atau US$74 ribu (Rp1,14 miliar).

Bukan sekali ini saja KPU dihantam dugaan kebocoran data. Pada era hype Bjorka tahun 2022, sebanyak 105 juta data KPU diduga dibocorkan. Berdasarkan penyelidikan saat itu, kebocoran data diklaim bukan berasal dari penyelenggara pemilu.