Debat Cawapres Dinilai Banyak Gimik, Cek Daftar Isu yang Luput Dibahas
CNN Indonesia
Senin, 22 Jan 2024 17:40 WIB
Bagikan:
URL berhasil disalin
Tumpukan sampah Sungai Ciliwung di Pintu Air Manggarai, Jakarta, 2019. Pakar menyebut para cawapres luput membahas banyak hal penting soal lingkungan. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia --
Alih-alih membahas secara mendalam topik-topik penting isu lingkungan, debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua calon wakil presiden, Minggu (21/1) malam, lebih banyak menampilkan gimik.
Diikuti tiga calon wakil presiden (cawapres), yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, debat cawapres terakhir ini punya tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Mereka memang sempat memaparkan visi dan misi mereka jika terpilih menjadi orang nomor dua di Indonesia berkaitan dengan tema tersebut. Cak Imin sempat melontarkan istilah 'tobat ekologis' dan 'etika lingkungan', meski tak ada pendalaman lebih lanjut.
Pada sesi tanya jawab, tak ada pula isu yang terkait tema yang benar-benar digali, apalagi solusi.
Para cawapres tampak sibuk dengan debat kusir soal LFP, Greenflation, masalah etika, hingga membawa-bawa mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Pakar Agraria dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Ahmad Nashih Luthfi mengungkap ketiga paslon hanya menampilkan gimmick yang tidak perlu dan malah membelokkan elaborasi yang harusnya bisa lebih substantif.
"Dengan waktu yang singkat, seharusnya dimanfaatkan untuk elaborasi bukan malah menampilkan gimmick yang tidak perlu," katanya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/1).
Menurutnya, para cawapres masih menempatkan isu lingkungan dan agraria sebagai hal eksternal; tidak menjadikan isu-isu ini sebagai sistem mitigasi yang berfungsi untuk memfilter pembangunan.
"Di sinilah akar persoalannya. Mereka masih melihat agraria dan lingkungan sebagai 'korban', bukan alat untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Maka tidak heran, krisis agraria dan krisis ekologi yang berdampak pada krisis sosial pedesaan akan terus terjadi," kata dia.
Sekjen Konsorsium Reforma Agraria Dewi Kartika menilai perdebatan antara ketiga cawapres tidak mendalam dan tidak menunjukkan arah kebijakan lingkungan jika mereka menang pilpres.
"Hanya kulit luarnya saja yang mereka bahas. Malah banyak slogan yang itu tidak penting dan tidak bisa dapat makna apapun dari istilah-istilah itu," kata dia, yang juga merupakan satu panelis dalam debat keempat Pilpres 2024.
"Jadi saya belum bisa melihat langkah strategi, padahal pertanyaan untuk mereka banyak yang langsung menembak ke ungkapan 'apa langkah strateginya'," jelas Dewi.
Untuk lebih lengkapnya, berikut isu-isu terkait tema debat yang 'khilaf' dibahas lebih dalam oleh para cawapres:
Tanah di perkotaan
Salah satu hal penting yang kelewat dibahas, kata Ahmad, adalah masalah distribusi lahan di perkotaan.
"Isu yang tidak muncul misalnya masalah akses tanah di perkotaan. Tema seakan-akan yang dibayangkan hanya di pedesaan, pedalaman, dan maritim atau pesisir," kata dia.
Padahal, kata dia, persoalan kepemilikan lahan ini tak hanya terjadi di pedesaan atau pedalaman. Terlebih, sebaran warga perkotaan, menurut data 2020, mencapai 56,7 persen; dan kemungkinan akan bertambah hingga 63,4 persen pada 2030.
"Populasi perkotaan terbesar itu terjadi di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali. Dan yang perlu digaris bawahi, ketimpangan tanah di kota itu besar sekali," kata Ahmad.
Sebagai contoh, penguasaan cadangan tanah atau land banking di Jakarta saat ini dimiliki oleh 35 perusahaan pengembang atau developer swasta. Totalnya mencapai 35.468,06 hektare, setara dengan 53,55 persen wilayah Jakarta.
Jika lahan ini bisa dimiliki masyarakat biasa, Ahmad memperkirakannya dapat menampung 1.773.402 rumah dan 7.625.630 orang atau seperempat populasi DKI Jakarta.
Sementara, kata dia, para developer ini tak akan membangun rumah atau hunian murah yang bisa dijangkau oleh kaum muda berpenghasilan minimum saat ini. Ia tak kaget jika generasi muda rentan tidak memiliki tempat tinggal di perkotaan.
"Itu tidak jadi perhatian semua paslon. Padahal masalah akses lahan di perkotaan perlu jadi perhatian serius," katanya.
Tak semua soal hilirisasi
Dewi Kartika mengaku kecewa khususnya dengan pernyataan Gibran terkait hilirisasi.
"Tapi yang paling mengecewakan itu dari Pak Gibran. Karena jawabannya justru sangat kontroversial. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan drone pestisida atau hilirisasi, tidak begitu," kata dia.
Gibran berulang kali menyebut istilah hilirisasi sebagai salah satu program yang akan dilanjutkan jika kelak dia dan Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Hilirisasi adalah program Presiden Joko Widodo yang menekankan pada kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi.
Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Misal, nikel tak lagi diekspor dalam bentuk mentah tapi akan diproses dahulu menjadi barang setengah jadi yang kemudian baru dikirim ke luar negeri.
"Tidak semua masalah itu jawabannya hilirisasi, negara kita masalahnya bukan seputar hilirisasi, drone pestisida, terlalu sempit untuk satu problem yang harusnya bisa dielaborasi solusinya untuk masalah-masalah yang terjadi saat ini," kata dia.
Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, mengungkapkan upaya menggadang-gadang hilirisasi merupakan cerminan watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini.
Hal itu memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah, kerusakan hutan dan lahan gambut, pencemaran lingkungan, memperparah krisis iklim.
"Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi, sedangkan cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud Md. juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama," ucap Leonard.
Masalah food estate hingga kepulauan seribu di halaman berikutnya...
Penanganan food estate
Ketiga cawapres juga tidak mengelaborasi penanganan food estate yang dinilai telah gagal, meski Mahfud menyinggung sedikit soal kegagalannya.
Kegagalan itu, kata Dewi, harusnya tak hanya menjadi olok-olokkan politik selama debat, tapi juga diungkap solusi konkretnya. Khususnya, terkait usaha untuk memperbaiki lingkungan yang membuat masyarakat adat terdampak.
"Terkait food estate, harusnya bisa memberikan solusi atas apa yang memang telah gagal, kalau memang capres dan cawapres punya program ayo disampaikan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kerusakan ini. Karena petani dan masyarakat sekitar yang terdampak, yang jadi korban," urainya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan para cawapres tak menyentil masalah polusi udara, terutama Jakarta, yang bersumber dari energi fosil, yakni PLTU batubara dalam radius 100 km dari Jakarta, dan kendaraan bermotor.
"Transisi energi merupakan salah satu kunci mengatasi polusi udara di Jakarta. Namun, debat malam tadi hanya berfokus pada produksi energi di hulu dan hanya semata-mata mengganti sumber energi serta mengabaikan keseluruhan rantai pasok energi secara holistik," kata WALHI dalam siaran pers.
Greenpeace juga menyebut "eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara."
Rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW, yang sebagian besar di antaranya untuk smelter nikel, "jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara."
Aktivitas Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira mengatakan topik sampah dan polusi, yang sudah lama menjadi masalah darurat di Indonesia, tak masuk dalam pembahasan cawapres.
"Isu sampah hanya dijadikan serangan personal dan disebut sambil lalu, tanpa membahas kebijakannya," kata dia, dikutip dari Antara.
Tiza berharap calon pemimpin negara serius dalam membuat kebijakan pelarangan lima jenis plastik sekali pakai yang memang sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Yakni, kantong plastik, saset, sedotan, styrofoam dan alat makan plastik. Ia meminta penggantian jenis-jenis itu dengan sistem reuse.
Dalam debat kemarin, Gibran sempat menyentil Muhaimin tentang komitmen lingkungan dan mempertanyakan komitmennya karena menggunakan botol minum plastik saat mengikuti debat bertema lingkungan tersebut.
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhammad Aminullah menyesalkan debat cawapres tak membahas isu lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil.
Ia mencontohkan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta, yang sedang menghadapi ancaman krisis iklim. Krisis ini sendiri terutama berdampak pada naiknya permukaan air laut dan menenggelamkan pulau-pulau kecil.
"Alternatif ekonomi yang digagas masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Seribu juga terancam," ujarnya.
Ia menjelaskan penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin serta proyek strategis pariwisata nasional yang dicanangkan di kawasan Taman Nasional Bahari Kepulauan Seribu mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.
Menurut data WALHI, dari 110 pulau yang terdata, 74 di antaranya dikuasai korporasi dan perorangan. Hal ini menyebabkan pembangunan dilakukan secara sporadis, termasuk reklamasi dan pengerukan dasar laut tanpa izin.
Menurut dia, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.
"Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis," kata Aminullah.
Energi
Greenpeace juga mengungkap tiga cawapres tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara.
Potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.643 GW, menurut data Dewan Energi Nasional. Namun, pemanfaatannya baru 0,3 persen. Dalam bauran energi nasional, porsi energi terbarukan baru mencapai angka 13,1 persen dari target 23 persen di tahun 2025.
Para kandidat, kata Leonard, juga tak membahas rencana pensiun dini PLTU batu bara, meski program itu tertuang dalam dokumen visi-misi paslon 01 dan 02.
"Absennya isu batu bara ini patut kita pertanyakan. Apa memang dihindari karena masing-masing paslon juga didukung oligarki batu bara?" cetus Leonard.
WALHI juga menyoroti ketiadaan pembahasan masalah pencemaran air dan ketersediaan air bersih buat warga.
Jakarta, dengan 13 sungai dan 117 waduk/embung/danau, seharusnya bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
"Nyatanya, pemanfaatan sumber air permukaan masih kurang dari 10 persen. Situasi tersebut diperburuk oleh kondisi sumber air permukaan yang tercemar berat hingga sedang akibat aktivitas industri dan pengelolaan limbah yang tidak berwawasan lingkungan," kata WALHI.
Alih-alih memulihkan dan memanfaatkan sumber air yang ada, pemerintah justru mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru yang sarat monopoli dan jauh dari prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia.
WALHI juga menyinggung tingginya penyedotan air tanah yang menjadi penyebab utama penurunan permukaan tanah di Jakarta.
"Buruknya pengelolaan air di Jakarta telah meningkatkan ancaman bencana yang akan menimbulkan krisis multidimensi di Jakarta, termasuk mengorbankan kelompok-kelompok yang paling rentan."
Jakarta, CNN Indonesia --
Alih-alih membahas secara mendalam topik-topik penting isu lingkungan, debat keempat Pilpres 2024 atau debat kedua calon wakil presiden, Minggu (21/1) malam, lebih banyak menampilkan gimik.
Diikuti tiga calon wakil presiden (cawapres), yaitu Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, debat cawapres terakhir ini punya tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.
Mereka memang sempat memaparkan visi dan misi mereka jika terpilih menjadi orang nomor dua di Indonesia berkaitan dengan tema tersebut. Cak Imin sempat melontarkan istilah 'tobat ekologis' dan 'etika lingkungan', meski tak ada pendalaman lebih lanjut.
Pada sesi tanya jawab, tak ada pula isu yang terkait tema yang benar-benar digali, apalagi solusi.
Para cawapres tampak sibuk dengan debat kusir soal LFP, Greenflation, masalah etika, hingga membawa-bawa mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
Pakar Agraria dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta, Ahmad Nashih Luthfi mengungkap ketiga paslon hanya menampilkan gimmick yang tidak perlu dan malah membelokkan elaborasi yang harusnya bisa lebih substantif.
"Dengan waktu yang singkat, seharusnya dimanfaatkan untuk elaborasi bukan malah menampilkan gimmick yang tidak perlu," katanya, saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/1).
Menurutnya, para cawapres masih menempatkan isu lingkungan dan agraria sebagai hal eksternal; tidak menjadikan isu-isu ini sebagai sistem mitigasi yang berfungsi untuk memfilter pembangunan.
"Di sinilah akar persoalannya. Mereka masih melihat agraria dan lingkungan sebagai 'korban', bukan alat untuk membuat kebijakan yang lebih baik. Maka tidak heran, krisis agraria dan krisis ekologi yang berdampak pada krisis sosial pedesaan akan terus terjadi," kata dia.
Sekjen Konsorsium Reforma Agraria Dewi Kartika menilai perdebatan antara ketiga cawapres tidak mendalam dan tidak menunjukkan arah kebijakan lingkungan jika mereka menang pilpres.
"Hanya kulit luarnya saja yang mereka bahas. Malah banyak slogan yang itu tidak penting dan tidak bisa dapat makna apapun dari istilah-istilah itu," kata dia, yang juga merupakan satu panelis dalam debat keempat Pilpres 2024.
"Jadi saya belum bisa melihat langkah strategi, padahal pertanyaan untuk mereka banyak yang langsung menembak ke ungkapan 'apa langkah strateginya'," jelas Dewi.
Untuk lebih lengkapnya, berikut isu-isu terkait tema debat yang 'khilaf' dibahas lebih dalam oleh para cawapres:
Tanah di perkotaan
Salah satu hal penting yang kelewat dibahas, kata Ahmad, adalah masalah distribusi lahan di perkotaan.
"Isu yang tidak muncul misalnya masalah akses tanah di perkotaan. Tema seakan-akan yang dibayangkan hanya di pedesaan, pedalaman, dan maritim atau pesisir," kata dia.
Padahal, kata dia, persoalan kepemilikan lahan ini tak hanya terjadi di pedesaan atau pedalaman. Terlebih, sebaran warga perkotaan, menurut data 2020, mencapai 56,7 persen; dan kemungkinan akan bertambah hingga 63,4 persen pada 2030.
"Populasi perkotaan terbesar itu terjadi di DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Bali. Dan yang perlu digaris bawahi, ketimpangan tanah di kota itu besar sekali," kata Ahmad.
Sebagai contoh, penguasaan cadangan tanah atau land banking di Jakarta saat ini dimiliki oleh 35 perusahaan pengembang atau developer swasta. Totalnya mencapai 35.468,06 hektare, setara dengan 53,55 persen wilayah Jakarta.
Jika lahan ini bisa dimiliki masyarakat biasa, Ahmad memperkirakannya dapat menampung 1.773.402 rumah dan 7.625.630 orang atau seperempat populasi DKI Jakarta.
Sementara, kata dia, para developer ini tak akan membangun rumah atau hunian murah yang bisa dijangkau oleh kaum muda berpenghasilan minimum saat ini. Ia tak kaget jika generasi muda rentan tidak memiliki tempat tinggal di perkotaan.
"Itu tidak jadi perhatian semua paslon. Padahal masalah akses lahan di perkotaan perlu jadi perhatian serius," katanya.
Tak semua soal hilirisasi
Dewi Kartika mengaku kecewa khususnya dengan pernyataan Gibran terkait hilirisasi.
"Tapi yang paling mengecewakan itu dari Pak Gibran. Karena jawabannya justru sangat kontroversial. Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan drone pestisida atau hilirisasi, tidak begitu," kata dia.
Gibran berulang kali menyebut istilah hilirisasi sebagai salah satu program yang akan dilanjutkan jika kelak dia dan Prabowo Subianto terpilih menjadi presiden dan wakil presiden.
Hilirisasi adalah program Presiden Joko Widodo yang menekankan pada kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi.
Dengan hilirisasi, komoditas yang tadinya diekspor dalam bentuk mentah atau bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi. Misal, nikel tak lagi diekspor dalam bentuk mentah tapi akan diproses dahulu menjadi barang setengah jadi yang kemudian baru dikirim ke luar negeri.
"Tidak semua masalah itu jawabannya hilirisasi, negara kita masalahnya bukan seputar hilirisasi, drone pestisida, terlalu sempit untuk satu problem yang harusnya bisa dielaborasi solusinya untuk masalah-masalah yang terjadi saat ini," kata dia.
Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, mengungkapkan upaya menggadang-gadang hilirisasi merupakan cerminan watak ekonomi ekstraktif pemerintah selama ini.
Hal itu memicu banyak masalah, mulai dari ketimpangan penguasaan dan pemanfaatan tanah, kerusakan hutan dan lahan gambut, pencemaran lingkungan, memperparah krisis iklim.
"Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka menggaungkan ekonomi ekstraktif lewat isu nikel dan hilirisasi, sedangkan cawapres 01 Muhaimin Iskandar dan cawapres 03 Mahfud Md. juga tak tegas menyatakan komitmen mereka untuk keluar dari pola-pola yang sama," ucap Leonard.
Masalah food estate hingga kepulauan seribu di halaman berikutnya...
Ketiga cawapres juga tidak mengelaborasi penanganan food estate yang dinilai telah gagal, meski Mahfud menyinggung sedikit soal kegagalannya.
Kegagalan itu, kata Dewi, harusnya tak hanya menjadi olok-olokkan politik selama debat, tapi juga diungkap solusi konkretnya. Khususnya, terkait usaha untuk memperbaiki lingkungan yang membuat masyarakat adat terdampak.
"Terkait food estate, harusnya bisa memberikan solusi atas apa yang memang telah gagal, kalau memang capres dan cawapres punya program ayo disampaikan apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki kerusakan ini. Karena petani dan masyarakat sekitar yang terdampak, yang jadi korban," urainya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengungkapkan para cawapres tak menyentil masalah polusi udara, terutama Jakarta, yang bersumber dari energi fosil, yakni PLTU batubara dalam radius 100 km dari Jakarta, dan kendaraan bermotor.
"Transisi energi merupakan salah satu kunci mengatasi polusi udara di Jakarta. Namun, debat malam tadi hanya berfokus pada produksi energi di hulu dan hanya semata-mata mengganti sumber energi serta mengabaikan keseluruhan rantai pasok energi secara holistik," kata WALHI dalam siaran pers.
Greenpeace juga menyebut "eksploitasi nikel yang ugal-ugalan juga telah mencemari laut dan udara."
Rencana pembangunan 53 PLTU captive batu bara yang akan menambah beban daya sebesar 14,4 GW, yang sebagian besar di antaranya untuk smelter nikel, "jelas akan meningkatkan emisi dan pencemaran udara."
Aktivitas Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik Tiza Mafira mengatakan topik sampah dan polusi, yang sudah lama menjadi masalah darurat di Indonesia, tak masuk dalam pembahasan cawapres.
"Isu sampah hanya dijadikan serangan personal dan disebut sambil lalu, tanpa membahas kebijakannya," kata dia, dikutip dari Antara.
Tiza berharap calon pemimpin negara serius dalam membuat kebijakan pelarangan lima jenis plastik sekali pakai yang memang sudah diatur oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Yakni, kantong plastik, saset, sedotan, styrofoam dan alat makan plastik. Ia meminta penggantian jenis-jenis itu dengan sistem reuse.
Dalam debat kemarin, Gibran sempat menyentil Muhaimin tentang komitmen lingkungan dan mempertanyakan komitmennya karena menggunakan botol minum plastik saat mengikuti debat bertema lingkungan tersebut.
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Muhammad Aminullah menyesalkan debat cawapres tak membahas isu lingkungan dan sosial yang dihadapi masyarakat pesisir serta pulau-pulau kecil.
Ia mencontohkan pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, Jakarta, yang sedang menghadapi ancaman krisis iklim. Krisis ini sendiri terutama berdampak pada naiknya permukaan air laut dan menenggelamkan pulau-pulau kecil.
"Alternatif ekonomi yang digagas masyarakat melalui pengelolaan pariwisata berbasis komunitas di Kepulauan Seribu juga terancam," ujarnya.
Ia menjelaskan penguasaan pulau oleh korporasi pariwisata dan reklamasi perluasan pulau tanpa izin serta proyek strategis pariwisata nasional yang dicanangkan di kawasan Taman Nasional Bahari Kepulauan Seribu mengancam ruang hidup masyarakat pesisir.
Menurut data WALHI, dari 110 pulau yang terdata, 74 di antaranya dikuasai korporasi dan perorangan. Hal ini menyebabkan pembangunan dilakukan secara sporadis, termasuk reklamasi dan pengerukan dasar laut tanpa izin.
Menurut dia, mayoritas pekerjaan warga Kepulauan Seribu nelayan dan pelaku pariwisata berbasis masyarakat.
"Sejak tahun 1960-an, Jakarta telah kehilangan enam pulau dan 23 pulau saat ini sedang dalam keadaan krisis," kata Aminullah.
Energi
Greenpeace juga mengungkap tiga cawapres tidak menyinggung secara detail rencana percepatan transisi ke energi terbarukan dan mengakhiri penggunaan energi batu bara.
Potensi energi terbarukan Indonesia mencapai 3.643 GW, menurut data Dewan Energi Nasional. Namun, pemanfaatannya baru 0,3 persen. Dalam bauran energi nasional, porsi energi terbarukan baru mencapai angka 13,1 persen dari target 23 persen di tahun 2025.
Para kandidat, kata Leonard, juga tak membahas rencana pensiun dini PLTU batu bara, meski program itu tertuang dalam dokumen visi-misi paslon 01 dan 02.
"Absennya isu batu bara ini patut kita pertanyakan. Apa memang dihindari karena masing-masing paslon juga didukung oligarki batu bara?" cetus Leonard.
WALHI juga menyoroti ketiadaan pembahasan masalah pencemaran air dan ketersediaan air bersih buat warga.
Jakarta, dengan 13 sungai dan 117 waduk/embung/danau, seharusnya bisa mencukupi untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat.
"Nyatanya, pemanfaatan sumber air permukaan masih kurang dari 10 persen. Situasi tersebut diperburuk oleh kondisi sumber air permukaan yang tercemar berat hingga sedang akibat aktivitas industri dan pengelolaan limbah yang tidak berwawasan lingkungan," kata WALHI.
Alih-alih memulihkan dan memanfaatkan sumber air yang ada, pemerintah justru mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) baru yang sarat monopoli dan jauh dari prinsip-prinsip pemenuhan hak asasi manusia.
WALHI juga menyinggung tingginya penyedotan air tanah yang menjadi penyebab utama penurunan permukaan tanah di Jakarta.
"Buruknya pengelolaan air di Jakarta telah meningkatkan ancaman bencana yang akan menimbulkan krisis multidimensi di Jakarta, termasuk mengorbankan kelompok-kelompok yang paling rentan."
