Software Rawan Bug, Siapa Tanggung Jawab?

Demi mencegah bug atau cacat, perangkat lunak mesti melalui proses software testing sebelum diluncurkan. Siapa yang berwenang?

Software testing atau pengujian perangkat lunak adalah proses mengevaluasi dan memverifikasi apakah produk perangkat lunak atau aplikasi bisa melakukan apa yang seharusnya dilakukan.

Pengujian aplikasi saat ini paling efektif jika dilakukan secara berkesinambungan, dimulai saat perancangan, berlanjut saat perangkat lunak dibangun, dan bahkan saat di-deploy atau digunakan.

Beberapa perangkat lunak diandalkan untuk menopang produktivitas harian kita, baik untuk kebutuhan personal maupun pekerjaan, sehingga keandalannya perlu terus terjaga.

Jika sebuah aplikasi populer yang digunakan banyak orang mengalami bug atau masalah, maka akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Beberapa perangkat lunak menyimpan data-data pribadi kita, sehingga keamanannya perlu terus dijaga.

Pasalnya, masalah pada keamanan akan berpotensi membuat data kita jatuh ke tangan pihak tak bertanggung jawab, yang bisa digunakan untuk kejahatan seperti membobol rekening dan penipuan.

Dikutip dari laman IBM, ada beberapa software testing yang dapat dilakukan berdasarkan tujuannya mulai dari pengujian keseluruhan sistem, peninjauan kode, pengujian integrasi, pengujian unit, pengujian fungsi, pengujian performa, pengujian keamanan, stress testing, hingga pengujian kegunaan.

Baru-baru ini, Badan Standardisasi Nasional (BSN) bekerja sama dengan Indonesia Software Testing Board (IDSTB) untuk memfasilitasi sertifikasi bagi para pelaku software tester di Indonesia.

Sekretaris Utama BSN Donny Purnomo menyambut baik kerja sama dengan IDSTB ini. Menurutnya, kehadiran IDSTB akan membantu pemerintah dalam mengembangkan aplikasi berkualitas dari sisi performa dan keamanan.

"Saya seperti menemukan tim yang selama ini saya cari. Mereka (IDSTB, red) ada lab yang terakreditasi untuk pengujian perangkat lunak (software testing). Momennya pas, kita juga sedang mengembangkan aplikasi," kata Donny saat penandatanganan nota kesepahaman di Festival Infrastruktur Mutu Nasional, Jakarta, Selasa (13/8).

Donny menyebut infrastruktur mutu di lingkup digitalisasi sangat penting. Artinya, sebelum aplikasi akan diintegrasikan dengan sistem pemerintah harus diuji secara detail dari sisi performa hingga keamanannya.

"Tahap pertama, kita perlu fasilitasi para pelaku software tester dengan sertifikasi agar mereka bisa mendapat leveling yang sama," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden IDSTB Aditya Mirza Bahari mengatakan kerja sama pihaknya dengan elemen pemerintahan seperti BSN adalah sebuah lompatan besar.

"Nantinya kita akan bekerja sama dengan pemerintah untuk memayungi semua pelaku profesional software tester di Indonesia," terangnya.

Aditya berharap setelah kerja sama ini akan terbentuk simbiosis mutualisme antara para profesional software tester di Indonesia yang diwadahi IDSTB dengan BSN.

"Kita mengharapkan ekosistem software testing akan terjaga kualitasnya dan ke depan Indonesia yang siap menghadapi tantangan global," tutupnya.

Pemerintah saat ini telah memiliki fasilitas pengujian perangkat keras bernama Indonesia Digital Test House (IDTH) yang berlokasi di Depok, Jawa Barat. Fasilitas yang diklaim terbesar di Asia Tenggara ini diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Mei lalu.

Kehadiran fasilitas pengujian perangkat keras dan perangkat lunak di era digital sangat diperlukan untuk memastikan pengguna mendapatkan produk digital yang baik dan aman.