Usman Kansong Mundur, Menkominfo Tunjuk Wayan Toni Jadi Plt Dirjen IKP

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menunjuk Wayan Toni Supriyanto menjadi Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP). Wayan untuk sementara menjabat posisi Dirjen IKP usai posisi itu ditinggalkan Usman Kansong pada Selasa (13/8).

Menurut pantauan CNNIndonesia.com pada Jumat (16/8), nama Wayan mengisi dua posisi pada struktur organisasi di situs Kominfo. Wayan kini menjabat Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) serta Plt Direktur IKP.

Mengutip Detik, penunjukkan Wayan tertuang dalam surat perintah pelaksana tugas dari Menkominfo nomor : 1886/M.KOMINFO/KP.01.06/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024. SK Plt Dirjen IKP Kominfo tersebut ini diberikan waktu selama tiga bulan.

Wayan mengisi kursi Plt Dirjen IKP usai posisi tersebut ditinggalkan Usman Kansong. Usman mengumumkan pengunduran dirinya pada Rabu (14/8).

"Saya mengundurkan diri dari Dirjen Informasi Komunikasi Publik Kominfo per 13 Agustus, dan tentu saya akan tetap melaksanakan kerja-kerja komunikasi publik dari luar pemerintahan, harapannya seperti itu," tuturnya.

Usman mengisi jabatan Dirjen IKP Kominfo selama 3 tahun. Ia dilantik di era Menkominfo Johnny G. Plate pada 10 Agustus 2021.

Dalam pengumumannya, Usman juga berharap segera ada pengganti dirinya di posisi Direktur IKP. Pasalnya, kata Usman, masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan.

"Saya sebagai mantan pengennya cepat (ada pengganti) karena banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan supaya cepat beres begitu," katanya.

Pekerjaan komunikasi publik yang harus dilakukan dalam beberapa waktu ke depan, salah satunya adalah Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang tahun ini diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara dan Jakarta.

Selain, ada beberapa agenda juga seperti High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships (HLF MSP), Indonesia-Africa Forum (IAF), kedatangan Paus, Pekan Olahraga Nasional (PON) Medan-Aceh, Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas), hingga Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).