SAFENet Soal Rencana Pembatasan Gim: Teknis dan Pengawasan Jadi Kunci

SAFENet mengomentari wacana pembatasan gim online yang sempat mencuat beberapa waktu ke belakang dengan menyoroti elemen penting seperti teknis dan pengawasan dari lingkungan.

Direktur Eksekutif SAFENet Nenden Sekar Arum menyebut upaya pembatasan gim sebenarnya sudah ada, yakni sistem rating gim.

"Di satu sisi memang kita bisa lihat perlu ada pembatasan, ataupun ada warning terkait konten-konten berbahaya, konten-konten yang mempromosikan kekerasan termasuk dalam gim," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (11/11).

Ia menyebut di aplikasi gim terdapat keterangan rating gim sebelum mengunduh, misalnya PUBG masuk kategori 13+. Kemudian, ada juga beberapa gim yang memang bisa semua umur, dan beberapa gim lainnya yang hanya untuk dewasa.

Selain rating gim tersebut, ia menyoroti perlunya pengawasan terhadap anak alih-alih melakukan pembatasan ekstrem seperti pemblokiran.

Menurutnya, gim adalah salah satu sumber hiburan, sehingga ketika masyarakat dibatasi ada hak mereka yang terganggu.

Sebagai solusi, ia menyarankan beberapa hal yang perlu dijadikan pertimbangan, seperti sejauh mana pembatasan yang dilakukan dan bagaimana pembatasan dilakukan.

"Karena kan kalau konteks gim akan sangat umum dan publik gitu ya, semua orang bisa men-download dan bagaimana akan melakukan pengawasan untuk memastikan misalnya gim itu tidak bisa di download oleh anak," tuturnya.

"Karena bisa jadi anak kan pakai handphone orang tua, misalnya atau udah diberikan handphone secara personal dan itu bisa dengan mudah untuk di-adjust ya atau disesuaikan setting-nya agar tetap bisa men-download aplikasi tersebut," imbuhnya.

Dengan demikian, aspek teknis menjadi pekerjaan rumah ketika wacana pembatasan ini benar-benar ingin diterapkan.

Peran lingkungan

Lebih lanjut, Nenden juga menyoroti peran lingkungan ketika bergelut dengan dunia maya. Pengawasan dari orang tua hingga sekolah menjadi penting, sehingga upaya perlindungan anak tak hanya datang dari sisi regulator dan platform.

Sebagai contoh, orang tua dan anak mengkomunikasikan gim apa saja yang boleh diakses dan berapa lama screen time per hari yang diberikan. Dalam hal ini, perlindungan bukan hanya ketika bermain gim, tetapi juga aksesibilitas anak kepada konten yang berpotensi berbahaya.

Nenden mendorong orang tua berperan aktif mengawasi anak-anak mereka saat menggunakan gadget. Sementara itu, ia meminta pemerintah tak hanya mengawal pembatasan, sensor, dan pemblokiran, tetapi melakukan perlindungan dalam bentuk lain.

"Misalnya, kalau anak merasa terganggu dengan gim-gim atau konten-konten berbahaya, bagaimana anak bisa melaporkan konten tersebut atau mendapatkan perlindungan. Nah itu yang juga perlu dipikirkan solusinya jadi enggak cuman dalam konteks membatasi-membatasi aja," ujar dia.

Peluang batasi gim online

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto disebut membuka peluang membatasi gim online usai insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo meminta perkembangan penanganan insiden ledakan di SMAN 72 Jakarta dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pejabat lainnya pada Minggu malam (9/11). Dalam kesempatan itu, Prabowo menyoroti pengaruh gim online terkait dengan peristiwa ledakan tersebut.

Menurut Pras dalam rapat tersebut Prabowo menyinggung pembatasan gim online karena bisa berpengaruh kurang baik kepada generasi muda.

"Beliau tadi menyampaikan bahwa, kita juga masih harus berpikir untuk membatasi dan mencoba bagaimana mencari jalan keluar terhadap pengaruh-pengaruh dari gim online," kata Pras usai pertemuan di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara IV, Jakarta, Minggu (9/11).

Ia mencontohkan gim PUBG yang dinilai bisa memengaruhi tindakan kekerasan. Menurut Pras tidak menutup kemungkinan, gim online seperti PUBG memengaruhi generasi muda.

"Misalnya contoh, PUBG. Itu kan di situ, kita mungkin berpikirnya ada pembatasan-pembatasan ya, di situ kan jenis-jenis senjata, juga mudah sekali untuk dipelajari, lebih berbahaya lagi. Ini kan secara psikologis, terbiasa yang melakukan yang namanya kekerasan itu sebagai sesuatu yang mungkin menjadi biasa saja," katanya.

Pada Kamis (13/11), Komdigi menggelar audiensi dengan perwakilan asosiasi dan pelaku industri gim daring.

Meski tidak secara jelas menyebut soal pembatasan gim, pertemuan ini membahas penguatan industri, khususnya terkait perlindungan anak dan moderasi konten.

"Isu ruang digital, termasuk gim daring, menjadi atensi pemerintah dan publik dalam beberapa waktu terakhir. Karena itu kita perlu bergerak cepat dan terukur, tetapi tetap membuka ruang dialog dengan industri agar ekosistem digital kita aman tanpa menghambat inovasi," kata Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar dalam sebuah keterangan, Jumat (14/11).