Pentagon Langgar Hukum Labeli Anthropic Risiko Rantai Pasok
Hakim federal menyatakan bahwa keputusan Departemen Pertahanan AS (Pentagon) melabeli Antrophic sebagai 'risiko rantai pasokan' melanggar hukum. Mereka mendesak supaya penetapan ini dicabut pada Kamis (3/9) malam.
Menurut Hakim Rita Lin, tindakan Pentagon terhadap Antrophic ini merupakan tindakan balas dendam yang melanggar hukum dan mengekang kebebasan berpendapat. Meski, militer bebas memilih perusahaan mana yang ingin diajak kerja sama.
Ia melihat langkah tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan Amandemen Pertama. Pasalnya, Pentagon langsung memberikan cap 'risiko rantai pasokan' tanpa memberikan peringatan atau proses yang adil kepada Antrhopic.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal ini dinilai melanggar Amandemen Kelima yang mengharuskan pemerintah memberikan proses hukum yang layak atau kesempatan membela diri sebelum merampas hak atau menghukum seseorang atau perusahaan.
Perselisihan antara Antrophic dan Pentagon berawal ketika perusahaan menolak untuk menonaktifkan keamanan pada layanan AI besutan mereka, yakni Claude. Sistem ini dibuat supaya militer tidak dapat menggunakannya untuk membuat senjata otomatis atau melakukan pengintaian massal.
Menurut Antrophic, Claude belum cukup aman untuk melakukan tugas seberat itu. Merespons hal ini, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa pemerintah tidak mau diatur oleh perusahaan swasta terkait cara mereka menggunakan teknologi.
Pada bulan Februari lalu, Pentagon mengambil langkah ekstrem dengan melarang seluruh bagian militer dan rekan kerjanya untuk menggunakan produk Antrophic, termasuk kontraktor. Kemudian, secara sepihak memberi label 'risiko rantai pasokan' terhadap perusahaan tersebut.
Hukuman seberat ini biasanya hanya diberikan kepada perusahan yang memiliki hubungan dengan musuh negara. Sebagai respons, Antrophic akhirnya menggugat Pentagon pada bulan Maret.
Hakim Rita Lin menolak klaim Pentagon yang menyatakan bahwa mereka tidak percaya dengan Antrhopic sebagai alasan untuk memberikan label tersebut.
"Alasan keamanan nasional tidak boleh digunakan sebagai kedok untuk membalas dendam kepada pihak yang mengkritik pemerintah," ungkap Hakim Lin dikutip dari CNN, Jumat (28/8).
Menurut Lin, Pentagon sepertinya hanya ingin memamerkan kekuasannya karena tidak ada bukti nyata bahwa Antrophic berniat menyabotase sistem mereka.
"Kami tetap fokus bekerja sama secara produktif dengan pemerintah agar AI dapat dimanfaatkan untuk keamanan nasional, sehingga seluruh warga Amerika bisa merasakan manfaatnya," ungkap Juru Bicara Antrophic.
Hakim turut menyoroti bahwa berbagai instansi pemerintah AS lainnya tetap bekerja sama dengan Antrophic tanpa masalah, bahkan setelah Pentagon mengeluarkan larangannya. Hal ini membuat alasan pemerintah menjadi tidak masuk akal.
Lebih lanjut, dalam sebuah wawancara pada bulan Juni, Presiden Donald Trump juga sempat menyatakan bahwa ia sudah tidak lagi menanggap Antrophic sebagai ancaman keamanan nasional. Kini, masih ada gugatan kedua dari perusahaan tersebut terkait masalah label ini yang tengah diproses di pengadilan Washington, DC.
