Laju AI Mau Direm, Indonesia Berpeluang Kejar Ketertinggalan

Pengamat keamanan kecerdasan buatan (AI) Alva Erwin menilai seruan bos-bos raksasa teknologi agar mengerem laju pengembangan kecerdasan buatan (AI) bisa jadi momentum bagi Indonesia. Erwin melihat ini jadi peluang Indonesia untuk mengejar kesenjangan perkembangan AI.

Menurutnya, selang waktu rilis sejumlah model raksasa global seperti ChatGPT dan Anthropic dapat memberi ruang bagi talenta maupun industri lokal untuk mengoptimalkan teknologi yang sudah ada.

"Jeda waktu rilis model-model raksasa global memberi ruang bagi talenta dan industri lokal untuk memahami, mengadaptasi, dan mengoptimalkan teknologi yang sudah ada, tanpa harus terus-menerus tertinggal siklus rilis yang terlalu cepat," kata Erwin kepada CNNIndonesia.com pada Minggu (13/9).

Selain itu, Erwin turut melihat potensi industri nasional dalam berfokus pada pembangunan aplikasi dan model yang relevan seperti pengembangan bahasa spesifik yang mencakup bahasa daerah dan budaya lokal. Menurutnya, Indonesia juga dapat meningkatkan kapabilitas domestik daripada bergantung sepenuhnya pada API luar negeri.

Meski demikian, Erwin turut mengingatkan tantangan yang harus dihadapi oleh Indonesia saat laju perkembangan AI diperlambat. Tantangan tersebut meliputi pasokan hardware seperti RAM dan GPU yang berpotensi menjadi lebih mahal.

"Jika perlambatan memicu restriksi ekspor semi-conductor yang lebih ketat, akses institusi akademik serta enterprise lokal terhadap infrastruktur komputasi berkinerja tinggi bisa menjadi lebih mahal," jelasnya.

Lantas, langkah apa yang harus dilakukan oleh Indonesia dalam menghadapi isu perlambatan AI ini?

Pendekatan terbaik bagi Indonesia adalah mempercepat adopsi dan hilirisasi solusi, sekaligus memperkuat tata kelola risiko secara proporsional (governed acceleration) serta meningkatkan literasi bagi masyarakat pengguna dan masyarakat terdampak, kata Erwin.

Menurutnya, Indonesia saat ini masih berada di posisi sebagai konsumen dan pengguna teknologi AI. Ia menilai negara belum memiliki kemampuan dalam membangun model AI paling akhir (frontier model), melainkan masih dalam tahap memanfaatkan model yang sudah ada.

Oleh sebab itu, pembatasan adopsi AI justru berisiko menekan produktivitas nasional serta daya saing industri di tengah perkembangan ekonomi digital.

"Membatasi adopsi AI di tanah air hanya akan menurunkan produktivitas nasional dan daya saing industri di era digital," jelas Erwin.

Pemanfaatan AI perlu diarahkan ke sektor-sektor yang memiliki nilai tambah tinggi seperti kesehatan, pertanian dan pangan, pendidikan, efisiensi birokrasi, logistik kelautan dan maritim, hingga pengawasan sektor keuangan untuk mencegah fraud, kata Erwin.

Namun, pemanfaatannya tetap harus dilakukan dengan prinsip aman, transparan, inklusif serta bertanggung jawab.

Dari sisi regulasi, Indonesia perlu menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based regulation). Namun tetap memberi ruang fleksibel (regulatory sandbox) untuk inovasi enterprise di berbagai sektor, UMKM dan riset-riset akademis.

"Batasi penggunaan AI pada sektor berisiko fatal, misalnya keputusan pradilan, senjata, atau manipulasi opini massa tanpa identifikasi. Namun, berikan ruang fleksibel untuk inovasi enterprise di berbagai sektor, UMKM dan riset-riset akademis," ujar Erwin.

Selain itu, penguatan kedaulatan infrastruktur dan talenta AI juga dinilai penting. Menurut Erwin, Indonesia tidak cukup hanya memiliki tenaga yang mampu menggunakan API dari layanan AI komersial yang sudah tersedia.

Akan tetapi, juga perlu membangun kemampuan untuk mengembangkan dan mengonfigurasi arsitektur AI privat (on-premise), menjaga privasi data nasional serta memahami aspek kedaulatan dan keamanan data.

"Memperbanyak talenta yang tidak sekadar menggunakan API dari AI Commercial yang siap pakai, namun juga mampu mengonfigurasi arsitektur AI privat, menjaga privasi data, dan memahami kedaulatan maupun integritas data yang aman," tegasnya.

Di samping itu, Erwin turut menegaskan pengembangan AI perlu didukung oleh peningkatan riset, sekaligus memperluas literasi AI di masyarakat. Hal ini dilakukan supaya pengguna maupun pihak yang terdampak AI dapat memahami manfaat sekaligus risiko yang ditimbulkan oleh teknologi tersebut.

"Memperbanyak riset AI yang menyentuh permasalahan fundamental, bukan hanya riset di tataran aplikasi perlu ditingkatkan. Selain itu, meningkatkan literasi AI bagi masyarakat pengguna maupun masyarakat terdampak," tutup Erwin.