Xi Jinping: China-AS Punya Tanggung Jawab Kelola Perkembangan AI

Presiden China Xi Jinping menyatakan bahwa negaranya bersama Amerika Serikat (AS) memiliki tanggung jawab untuk mengelola perkembangan kecerdasan buatan (AI). Pasalnya, kedua negara ini merupakan pemimpin dalam industri tersebut.

Hal tersebut disampaikan Xi saat bertemu Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih, Kamis (24/9). Masalah AI ini jadi salah satu topik yang dibahas dalam pertemuan kedua pemimpin negara adidaya tersebut.

"Kita memiliki kemampuan sekaligus tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengelola AI demi kebaikan, serta memastikan bahwa pengembangannya selalu berada di bawah kendali manusia dan mengabdi pada kesejahteraan masyarakat," kata Xi, melansir The Hill.

Sementara itu, Trump sebelumnya menyampaikan bahwa ia dan Xi akan membahas mengenai AI. Perbincangan mengenai teknologi akal imitasi ini menjadi penting, mengingat mulai ada seruan untuk memperlambat laju pengembangan AI yang dinilai semakin tidak terkendali.

"Keputusan yang kita ambil di bidang ini sekarang dapat mendorong perdamaian dan kemakmuran hingga berpuluh-puluh tahun ke depan," kata Trump.

Trump menyebut bahwa Departemen Kehakiman AS (DOJ) merupakan 'guardrail' atau pagar pengaman bagi perkembangan AI di AS. Ia berulang kali menegaskan bahwa satu-satunya batasan pengawasan yang dibutuhkan hanya lembaga tersebut, meski banyak pelaku industri yang mendesak aturan perlindungan baru.

Sebelumnya, CEO OpenAI Sam Altman dan CEO Anthropic Dario Amodei, sama-sama sepakat di hadapan Dewan Keamanan PBB pada hari Rabu (23/9) bahwa industri AI membutuhkan standar dan kerja sama internasional karena berisiko membahayakan keamanan global.

Altman dan Amodei berbicara secara terpisah kepada dewan tersebut, tetapi keduanya sama-sama memohon terkait pengelolaan ancaman yang ditimbulkan akibat perkembangan dan peningkatan kemampuan AI yang semakin pesat.

"Jika tidak (diperlambat), AI bisa menjadi risiko bagi umat manusia secara keseluruhan," kata Amodei, dilansir dari CNN, Kamis (24/9).

Pernyataan ini muncul setelah berminggu-minggu seruan global untuk memperlambat laju pengembangan AI setelah terjadi beberapa insiden agen AI bertindak di luar kendali. Dalam beberapa kasus, agen AI bahkan bisa meretas sistem perusahaan lain.

Altman mendesak PBB untuk menciptakan standar internasional yang mengukur kemampuan, menilai risiko, menentukan standar keamanan, dan memastikan manusia tetap memegang kendali atas perkembangan teknologi yang semakin pesat terjadi.

Ia mengatakan bahwa negara-negara membutuhkan sistem pelaporan yang akurat dan cepat agar dunia dapat belajar dari kegagalan sebelum menjadi bencana. Selain itu, ia juga menyarankan saluran komunikasi yang aman untuk berbagi informasi antar pemerintah tentang ancaman yang muncul.

Sementara itu, Amodei mengusulkan tiga gagasan untuk kerja sama internasional yang meliputi perjanjian global yang spesifik seperti larangan penggunaan AI untuk membuat senjata biologis, sistem evaluasi agar negara-negara dapat memverifikasi komitmen satu sama lain, dan standar global umum untuk pengujian AI beserta sistem pemberitahuan untuk insiden keamanan AI.

"Saya percaya bahwa ini adalah isu keamanan global terpenting yang dihadapi dunia saat ini," kata Amodei.