Wamen Angga Raka: Konektivitas Digital Jadi Pilar Kedaulatan

Bhakti Postel | CNN Indonesia
Senin, 28 Sep 2026 09:50 WIB
Tangkapan layar Youtube CNN Indonesia
Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo saat menjadi inspektur upacara dalam Peringatan Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi (Postel) ke-81. (Foto: Tangkapan layar Youtube CNN Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menempatkan konektivitas digital sebagai salah satu fondasi penting dalam memperkuat kedaulatan Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Pembangunan infrastruktur digital dinilai tidak hanya berkaitan dengan perluasan akses komunikasi, tetapi juga kemampuan bangsa menguasai dan memanfaatkan teknologi untuk kepentingan nasional.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Angga Raka Prabowo saat menjadi inspektur upacara dalam Peringatan Hari Bhakti Pos dan Telekomunikasi (Postel) ke-81, di Kantor Pusat PT Pos Indonesia, Bandung, Minggu (27/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurut Angga Raka tantangan pembangunan nasional di era digital telah berubah. Jika 81 tahun lalu perjuangan insan postal dilakukan dengan mengambil alih sarana pos, telegraf, dan telepon dari pemerintah Jepang, kini perjuangan tersebut berlanjut dalam bentuk penguatan kedaulatan digital.

"Perjuangan itu membawa satu pesan yang tetap relevan hingga saat ini, bahwa infrastruktur vital strategis telekomunikasi adalah bagian penting dari sebuah kedaulatan bangsa," kata Angga dalam peringatan Hari Bakti Postal ke-81.

Menurut dia, Indonesia kini tidak lagi menghadapi tantangan untuk mengambil alih sarana komunikasi. Fokus pemerintah adalah memastikan Indonesia mampu membangun, menguasai, sekaligus memanfaatkan perkembangan teknologi digital untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Tugas kita sekarang adalah memastikan Indonesia mampu membangun, menguasai, dan memanfaatkan kemajuan digital untuk kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.

Angga mengatakan semangat tersebut sejalan dengan tema Hari Bakti Postal ke-81, yakni "Konektivitas Digital untuk Indonesia Berdaulat". Tema itu, kata dia, merefleksikan pentingnya kemampuan Indonesia dalam mengelola perkembangan teknologi dan ruang digital agar kemajuannya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Di tengah dunia yang semakin terdigitalisasi, kekuatan sebuah negara menurut Angga turut ditentukan oleh kemampuan mengelola ruang digital serta memastikan perkembangan teknologi memberikan dampak bagi seluruh masyarakat.

Namun, ia menekankan keberhasilan pembangunan digital tidak cukup hanya dilihat dari seberapa jauh masyarakat telah terhubung.

"Yang perlu terus kita tanyakan bukan hanya seberapa jauh Indonesia telah terhubung, tetapi apa yang berubah setelah masyarakat itu terhubung," katanya.

Angga mengatakan pemerintah ingin konektivitas digital menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk memperoleh lebih banyak kesempatan. Teknologi harus mampu memberikan dampak terhadap pendidikan, kegiatan ekonomi, hingga pelayanan publik.

Ia mencontohkan sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pembangunan digital, mulai dari apakah anak-anak memperoleh akses belajar yang lebih baik, UMKM mendapatkan pasar yang lebih luas, hingga apakah masyarakat semakin mudah memperoleh layanan publik.

Selain itu, teknologi diharapkan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

"Inilah arah pembangunan digital yang perlu terus kita dorong, dari sekadar mengumumkan menjadi memberdayakan," ujar Angga.

Karena itu, pemerintah mendorong transformasi digital yang tidak berhenti pada pembangunan jaringan dan perluasan konektivitas. Setiap kemajuan teknologi diharapkan bermuara pada kehidupan masyarakat yang lebih mudah, produktif, dan aman.

"Kita ingin setiap kemajuan teknologi pada akhirnya bermuara pada kehidupan masyarakat yang lebih mudah, lebih produktif, dan lebih aman," katanya.

Angga menegaskan manfaat transformasi digital juga harus dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.

"Dan manfaat itu harus dirasakan oleh seluruh masyarakat di seluruh Indonesia tanpa terkecuali," ujarnya.

(inh)