Buang-buang Makanan Ternyata Bikin Bumi Makin Panas, Ini Alasannya

Nasi yang tidak dihabiskan, sayur yang membusuk di kulkas, hingga makanan berlebih yang berakhir di tempat sampah ikut menyumbang pemanasan global. Dampak lingkungan ini muncul sejak makanan diproduksi hingga membusuk setelah dibuang.

Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) menyebut susut dan sisa pangan atau food loss and waste berkontribusi sekitar 10 persen terhadap emisi gas rumah kaca global.

Persoalan ini menjadi perhatian dalam Hari Kesadaran Internasional tentang Kehilangan dan Pemborosan Pangan yang diperingati setiap 29 September.

Peringatan tersebut mendorong upaya bersama mengurangi pangan yang hilang atau terbuang sepanjang rantai pasok hingga tingkat konsumen.

Hubungan makanan terbuang dengan pemanasan global dapat dijelaskan melalui dua hal, yakni emisi sepanjang proses penyediaan makanan dan gas yang dihasilkan ketika sampah makanan membusuk.

Sebelum sampai di meja makan, bahan pangan membutuhkan lahan, air, pupuk, serta energi untuk diproduksi. Pengolahan, pengemasan, pengangkutan, penyimpanan di lemari pendingin, hingga memasak juga menggunakan sumber daya.

Ketika makanan akhirnya dibuang, sumber daya tersebut sudah terpakai dan emisi dari proses penyediaannya telah dilepaskan, tetapi manfaat gizinya tidak diperoleh manusia. Oleh karena itu, dampak lingkungan makanan terbuang sudah muncul sebelum makanan tersebut masuk ke tempat sampah.

Masalah berikutnya muncul ketika sisa makanan tertimbun di tempat pemrosesan akhir (TPA). Dalam kondisi kekurangan oksigen, mikroorganisme menguraikan bahan organik dan menghasilkan metana.

Metana merupakan gas rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer. Menurut Program Lingkungan PBB (UNEP), daya pemanasannya lebih dari 80 kali lipat karbon dioksida jika dibandingkan dalam rentang waktu 20 tahun.

Artinya, makanan yang membusuk dalam timbunan sampah ikut menambah gas pemanas atmosfer. Mengurangi makanan terbuang dan mencegah sampah organik menumpuk di TPA dapat membantu menekan emisi tersebut.

Berdasarkan Food Waste Index Report 2024 dari UNEP, sekitar 1,05 miliar ton makanan diperkirakan terbuang di tingkat rumah tangga, layanan makanan, dan ritel. Jumlah itu setara sekitar 19 persen pangan yang tersedia bagi konsumen.

Dari total tersebut, rumah tangga menyumbang 60 persen, layanan makanan 28 persen, dan ritel 12 persen.

Sementara itu, sekitar 13 persen pangan hilang setelah panen dan sebelum mencapai ritel. Angka ini menggambarkan tahap rantai pasok yang berbeda dari pemborosan pangan di tingkat konsumen.

Di Indonesia, persoalan susut dan sisa pangan juga telah berlangsung lama. Kajian Bappenas pada 2021 menunjukkan timbulan susut dan sisa pangan setara 115-184 kilogram per tahun.

Jumlah pangan yang terbuang tersebut diperkirakan berpotensi memenuhi kebutuhan nutrisi 61-125 juta orang atau sekitar 30 persen populasi Tanah Air.

Dikutip dari laporan WRI yang merujuk kajian Bappenas untuk periode 2000-2019, proporsi susut dan sisa pangan dibandingkan produksi domestik masing-masing kategori mencapai 62,8 persen pada sayuran, 45,5 persen pada buah-buahan, 30,7 persen pada daging, dan 29,9 persen pada ikan.

Persoalan makanan sisa ini juga menjadi salah satu isu dalam program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pada pertengahan 2025, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menekankan pentingnya memasukkan aspek lingkungan dalam pelaksanaan MBG.

Mengutip data Bappenas tahun 2024, Bapanas menyebut potensi food waste dari MBG di sekolah sebesar 1,1-1,4 juta ton per tahun. Sebanyak 451-603 ribu ton di antaranya disebut berupa makanan berlebih yang masih berpotensi diselamatkan dan didistribusikan.

Badan Gizi Nasional (BGN), sebagai pelaksana program MBG, menyadari isu sisa makanan ini. Mereka mendorong programnya untuk berjalan dengan efisien untuk menekan jumlah tersebut sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

BGN menilai bahwa sisa makanan di sekolah merupakan persoalan serius yang perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan menu. Makanan yang tidak dikonsumsi anak secara optimal tidak hanya mengurangi efektivitas pemenuhan gizi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pemborosan sumber daya.

"Ketika sisa makanan dapat ditekan, kita tidak hanya menghemat anggaran, tetapi juga mengurangi beban lingkungan dari limbah pangan," ujar Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN Khairul Hidayati pada Januari lalu.