Menkomdigi Respons Ancaman Politikus Singapura Potong Internet RI
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid merespons ancaman mantan anggota parlemen Singapura, Calvin Cheng, untuk memotong konektivitas internet Indonesia yang disebutnya bergantung kepada negara tetangga tersebut.
Meutya mengingatkan bahwa sebagian besar jalur Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang terhubung ke Singapura justru melintasi perairan Indonesia.
"Kita tidak perlu geram. Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) yang mendarat di Singapura, tidak sampai dengan tiba-tiba. Sebagian besar jalurnya melalui perairan Indonesia," tulis Meutya dalam akun Instagram pribadinya, Selasa (27/10).
Menurut Meutya, gangguan terhadap kabel laut tersebut juga berpotensi berdampak besar terhadap konektivitas Singapura.
"Jika terpotong atau dipotong, 80 persen kapasitas konektivitas Singapura juga terancam lumpuh," ujarnya.
Meutya turut menyoroti besarnya pasar digital Indonesia yang menurutnya memiliki peran penting bagi investasi perusahaan teknologi global di Singapura.
Ia menyebut jumlah penduduk Indonesia mencapai 47 kali lipat dibandingkan Singapura, dengan 267 juta masyarakat telah terhubung ke internet.
"Tanpa angka ini, investor perusahaan teknologi global berpotensi angkat kaki dari Singapura," tuturnya.
Dalam unggahan tersebut, Meutya menekankan infrastruktur digital seharusnya menjadi kepentingan bersama, dan bukan hanya untuk kepentingan kedua negara.
"Kita tidak boleh berpikir kerdil. Infrastruktur digital adalah sektor yang perlu dijaga bersama, tidak hanya untuk kepentingan kedua negara tapi juga untuk konektivitas global," tandasnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah Calvin Cheng mengunggah infografis mengenai ketergantungan internet Indonesia terhadap Singapura melalui akun X @calvinelcheng, Minggu (25/10).
Infografis bertajuk Indonesia's Internet Dependence on Singapore itu mengklaim sekitar 90 persen lalu lintas internet internasional Indonesia melewati Singapura.
Dalam infografis tersebut, Singapura digambarkan sebagai salah satu gerbang utama konektivitas internet global Indonesia melalui infrastruktur pusat data, layanan komputasi awan, dan kabel bawah laut.
Calvin menyertakan unggahan tersebut dengan pertanyaan singkat, "Cut?" atau "Potong?"
Namun, ia kemudian menambahkan bahwa Singapura tidak akan melakukan tindakan pemutusan konektivitas tersebut.
"Kami adalah orang-orang beradab yang taat hukum. Tentu saja kami tidak akan melakukan hal ini," tulis Calvin.
Unggahan Calvin muncul di tengah sorotan terhadap kebijakan pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas alam ke Singapura.
Dalam unggahan lainnya, Calvin mengkritik pemerintah Indonesia terkait penghormatan terhadap perjanjian internasional terkait suplai gas.
Pasokan gas alam
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemangkasan ekspor gas ke Singapura tidak melanggar kontrak yang telah disepakati.
Bahlil mengatakan langkah itu diambil dengan tetap memperhatikan batas minimum ketentuan yang berlaku. Ia menjelaskan bahwa total ekspor gas pipa Indonesia ke negara Singa tersebut mencapai 409,55 BBTUD yang berasal dari dua wilayah utama, yakni Laut Natuna dan Sumatera.
Dari jumlah tersebut, pemangkasan yang dilakukan hanya sebesar 31 BBTUD atau kurang lebih sekitar 8 persen. Menurutnya, angka pemotongan tersebut masih berada di dalam batas aman kontrak minimum.
Bahlil menekankan agar pihak luar tidak meragukan komitmen Indonesia dalam menghargai perjanjian internasional.
"Jangan ajari Indonesia terhadap komitmen untuk menjaga menghargai kontrak. 31 BBTUD yang kita potong itu adalah masih di batas kontrak minimum," tegasnya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (26/10).
Lebih lanjut, ia membeberkan sejumlah alasan di balik kebijakan pemangkasan ekspor gas tersebut. Salah satu pemicu utamanya adalah kebutuhan domestik yang mendesak untuk mengantisipasi dinamika geopolitik global yang belum menentu serta memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri di dalam negeri.
Selain itu, Bahlil menyebutkan bahwa pemangkasan ini juga dipengaruhi oleh adanya kegiatan pemeliharaan atau shutdown pada fasilitas produksi gas, serta upaya pemerintah untuk mengamankan ketahanan energi nasional di tengah potensi krisis energi global.
(lom)