Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah partai mulai buka suara terkait kasus korupsi KTP elektronik. Partai Demokrat menegaskan tidak menerima aliran dana 150 miliar rupiah seperti disebut dalam surat dakwaan Irman-Sugiharto. Hal yang sama juga dilakukan Partai Amanat Nasional yang mengaku sudah meminta klarifikasi kadernya yang disebut menerima aliran dana.