Jakarta, CNN Indonesia --
Pro dan kontra penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu tentang revisi Undang-Undang KPK terus bergulir. Aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Perppu.
Pekan lalu Presiden Jokowi mempertimbangkan penerbitan Perppu atas revisi Undang-Undang KPK, namun di sisi lain partai koalisi pendukungnya mengirim sinyal penolakan. Bola kini berada di tangan Presiden, beranikah presiden mengambil langkah bersebrangan dengan partai koalisinya untuk menerbitkan Perppu?