Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi masyarakat sipil selamatkan KPK mendesak presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, atau Perppu undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang telah disahkan. Presiden diminta tidak lagi mengabaikan tuntutan publik, terutama aksi demonstrasi mahasiswa selama ini yang menolak pelemahan KPK.