Jakarta, CNN Indonesia -- Sebagai salah satu tokoh yang hadir di istana negara pada 26 September 2019 lalu untuk dimintai pendapat dan pandangan terkait wacana penerbitan Perppu Kpk, pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti menilai sikap Presiden Joko Widodo yang belum juga menerbitkan Perppu Kpk, tidak layak mendapat dukungan. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch menilai sikap Presiden Joko Widodo yang seakan memberi harapan palsu, membuat masyarakat kecewa,dan makin menunjukkan lemahnya dukungan pemerintah pada Kpk.