Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi pemerintahan DPR mendesak Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, atau PPATK segera merilis data kepala daerah yang diduga, melakukan pencucian uang di kasino. komisi II juga meminta Kemendagri, agar proaktif bekerjasama dengan PPATK, untuk mengungkap data pemarkiran dana kepala daerah, di kasino luar negeri.