Direktur jendral kependudukan dan catatan sipil kementrian dalam negeri menyatakan, pihaknya tidak memberikan keistimewaan kepada buronan kasus korupsi Djoko Tjandra saat membuat KTP elektronik.
Dirjen Dukcapil mengaku pihaknya tidak memiliki basis data siapa saja nama-nama yang menjadi buronan lembaga hukum di Indonesia.