Presiden Joko Widodo minta penegak hukum dan pengawas untuk tidak memanfaatkan hukum yang belum selaras untuk menakut nakuti masyarakat. Hal ini menjadi salah satu arahan dari kepala negara saat membuka agenda aksi nasional pencegahan korupsi di Istana Ke Presidenan Bogor Jawa Barat, Rabu pagi.
Presiden mengatakan, untuk mencegah terjadinya korupsi, harus dilakukan upaya secara besar-besaran dan penindakan yang tegas terhadap para pelakunya. Presiden juga meminta regulasi nasional terus dibenahi. Regulasi yang berbelit belit, tupang tindih, tidak memberi kepastian hukum dan tidak jelas untuk segera dirombak. Reformasi birokrasi juga harus terus dilakukan. Seperti penyederhanaan divisi dan eselon, tanpa mengurangi pendapatan penghasilan dari para birokrat.
Presiden mencontohkan pemerintah saat ini tengah membahas menerbitkan omnibus law. uu omnibus law dinilai akan mensinkronisasikan puluhan undang undang secara serempak. UU omnibus law dinilai akan mensinkronisasikan puluhan undang-undang secara serempak. Sehingga antar UU bisa selaras memberikan kepastian hukum, mendorong kecepatan kerja, inovasi, akuntabel serta bebas korupsi.