Pemerintah dan DPR sepakat meloloskan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ke Paripurna. Hal ini disetujui oleh tujuh fraksi yang ada di DPR. Hanya dua fraksi
yang menolak yaitu Fraksi Demokrat dan PKS. RUU Cipta Kerja yang banyak menuai kontroversi di serikat buruh dianggap bisa menimbulkan kerugian bagi
nasib pekerja di masa depan. Buruh pun menilah pemerintah kejar tayang dalam meloloskan RUU ini. Di sisi lain pemerintah optimistis keberadaan Omnibus Law
dapat menarik investasi besar ke dalam negeri dan berpeluang memperluas lapangan pekerjaan. Berikut pembahasan polemik Omnibus Law dengan
Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas, Ketua KASBI Nining Elitos, dan Kepala Penelitian Politik LIPI Firman Noor.