VIDEO: Kontroversi Pengesahan UU Cipta Kerja

Penolakan pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja terrus digaungkan serikat pekerja di Tanah Air. Tak hanya itu sejumlah tokoh dan organisasi agaman menyatakan penolakan atas undang-undang yang diklaim Pemerintahan Joko Widodo katanya berpihak pada rakyat dan pekerja. Muhammadiyah salah satunya menyatakan bahwa ini merupakan pencurian demokrasi secara ugal-ugalan.

Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mempercepat rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, pada Senin.

Rapat paripurna yang berlangsung sejak Senin siang ini, dihadiri oleh 318 dari 575 anggota dewan. RUU Cipta Kerja merupakan pemangkasan sejumlah undang-undang secara besar-besaran dengan tujuan menyederhanakan perizinan dan investasi. Namun RUU Cipta Kerja ini menuai polemik karena dinilai merugikan kalangan pekerja.