Ramai penolakan publik terhadap RUU Cipta Kerja bisa jadi berdampak secara politik, apalagi pengesahan dilakukan dua bulan jelang Pilkada.
Menyikapi resistensi yang tinggi dari sejumlah elemen masyarakat pasca DPR mengesahkan RUU Omnibus Law Ciptakerja, Wakil Ketua DPR Aziz Syamsudin mempersilahkan masyarakat tidak memilih parpol pendukung Omnibus Law di Pemilu termasuk di Pilkada.
Apakah kontroversi Omnibus Law bisa menjadi amunisi politik jelang Pilkada, sejauh mana pengaruhnya terhadap partisipasi dan preferensi pemilih nanti di Pilkada serentak?