VIDEO: DPR Minta Pemerintah Bentuk Tim Khusus Usut ASN Fiktif

Badan kepegawaian negara atau BKN mengungkap 97 ribu nama dalam data pegawai negeri sipil pada 2014, yang masih mendapatkan gaji atau uang pensiun, sebelum pendataan secara elektronik.

BKN, dijadwalkan akan memulai proses pemutakhiran data ASN dan PPT non ASN secara mandiri, pada juli hingga oktober 2021.

Wakil ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta pemerintah membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ASN fiktif. Menurutnya, peristiwa tersebut telah merugikan keuangan negara sehingga harus diusut tuntas. Perlu ada tim khusus untuk menginvestigasi peristiwa tersebut. DPR juga menyebut, banyak pihak yang harus mengklarifikasi kasus tersebut.