Menteri BUMN, Erick Thohir menyatakan 65 persen dana pensiun perusahaan BUMN bermasalah, sehingga, ia berencana menggandeng komisi pemberantasan korupsi, atau Kpk, untuk melakukan audit di sejumlah perusahaan dana pensiun.
Menurut asosiasi dana pensiun Indonesia, atau ADPI, 65 persen perusahaan BUMN yang dimaksud Erick Thohir tersebut, melakukan kesalahan dalam pengelolaan dana pensiun.