Pemerintah provinsi Kalimantan Tengah, terpaksa menunda pelantikan dua penjabat bupati pilihan Menteri Dalam Negeri, yaitu Bupati Barito Selatan dan Bupati Kotawaringin Barat.
Pembatalan pelantikan tersebut dilakukan, setelah adanya demo puluhan anggota ormas, yang menolak dua penjabat bupati itu, karena bukan putra daerah.