Wakil ketua umum PPP, Arsul Sani mengungkapkan, semua pihak harus taat pada putusan mahkamah konstitusi, walau MK memutuskan sistem pemilu berlangsung dalam sistem proporsional tertutup.
Menurut Arsul, sejauh ini, delapan fraksi di DPR telah menolak sistem proporsional tertutup untuk pemilu 2024, termasuk PPP.