VIDEO: CNN Indonesia Plus Minus: Pasir Dikeruk Rakyat Terpuruk

Tanggal 15 Mei 2023 menjadi hari bersejarah bagi lingkungan hidup Indonesia. Di hari itulah, setelah 20 tahun ekspor pasir laut dilarang oleh Pemerintah Presiden Megawati Soekatnoputri, kini kembali diperbolehkan oleh Presiden Joko Widodo. Hal itu memicu protes dari berbagai kelompok yang memiliki perhatian kepada lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah (PP) no 26 tahun 2023 yang memperbolehkan lagi ekspor pasir laut dinilai menjadi ancaman rusaknya terumbu karang dan hilangnya ekosistem laut. Dan bisa diduga, nelayan menjadi kelompok rentan terdampak pasca keputusan itu. Apalagi faktanya, tanpa adanya (PP) itu saja, ada kasus kerusakan lingkungan yang disebabkan aktivitas penyedotan pasir. Salah satunya, di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan.

Menurut pemerintah, PP no 26 itu justru dikeluarkan dengan semangat untuk menghindarkan diri dari kerusakan kosistem, lantaran sedimentasi dasar laut. Sedimentasi berupa lumpur dan pasir itu, memang diakui memiliki nilai ekonomis, dan bisa digunakan untuk membantu proyek reklamasi di dalam negeri. Bila semua kebutuhan dalam negeri terpenuhi, barulah boleh diekspor. Sayangnya, dalam berbagai kajian, penyedotan lumpur dan pasir, efektif untuk merusak ekosistem laut, yang sekaligus mengusir ikan, udah dan seluruh ekosistem.