Puspom TNI mendatangi gedung KPK, untuk memprotes prosedur penanganan kasus dugaan suap di lingkungan Basarnas, yang menjerat beberapa anggota TNI, termasuk kepala Basarnas, Marsekal Madya Henri Afiandi.
Setelah mengadakan pertemuan dengan KPK, Puspom TNI menegaskan, koordinasi dalam penegakan hukum yang melibatkan personel TNI, dapat diperbaiki.