10 Desember setiap tahun diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia sedunia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat pemerintahan Presiden Joko Widodo gagal memberikan penegakan HAM di Indonesia.
Anggota divisi pemantauan impunitas Kontras, Jane Rosalina menyampaikan hal tersebut pada diskusi Minggu sore di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.
Kontras menilai rezim Jokowi gagal mengungkap pihak yang harus bertanggungjawab atas pelanggaran HAM berat masa lalu karena beberapa hal. Salah satunya adalah dengan keberadaan sejumlah nama yang justru dekat dengan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
Menurut Kontras ada sejumlah terduga pelaku pelanggaran HAM berat justru diberikan kekuasaan dengan menempati posisi strategis di pemerintahan.
Nama Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto pun kembali disebutkan. Faktor lain kegagalan mengungkap kasus pelanggaran HAM adalah kurangnya kemampuan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti-bukti untuk menyeret para pelaku pelanggaran HAM.