Kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membagikan bantuan sosial mendekati Pemilihan Umum 2024 menuai polemik. PDI Perjuangan menganggap apa yang dilakukan Jokowi sarat akan kepentingan politik. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut program bantuan sosial masuk dalam APBN 2024.