Ketua umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengingatkan agar pejabat tidak menggunakan fasilitas negara dalam pemilu, sementara itu ketua majelis tinggi partai Demokrat sekaligus Presiden ke 6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, meminta negara untuk netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024.