YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras pemberian pangkat jenderal kehormatan bintang 4 tersebut karena Prabowo dianggap terlibat dalam kasus pelanggaran berat HAM masa lalu.
Ketua Umum YLBHI, Muhamad Isnur pada Rabu sore menyebut pemberian pangkat kehormatan kepada Prabowo sangat tidak tepat, mengingat Prabowo mempunyai rekam jejak berdarah selama berdinas di militer, khususnya keterlibatan dirinya dalam kasus pelanggaran berat ham masa lalu.
Penyematan jenderal kehormatan itu juga dianggap bertentangan dengan janji Presiden Jokowi yang akan menuntaskan dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, serta menambah dalam luka para korban dan keluarga korban penculikan Reformasi 1998.
YLBHI dan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membatalkan pemberian pangkat penghargaan tersebut dan menagih janji untuk menuntaskan kasus pelanggaran berat ham masa lalu dengan menyeret dan mengadili para aktor intelektualnya ke meja hijau.