Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Senin siang mendatangi Sekretariat Negara.
Mereka meminta kejelasan terkait pemberian gelar Jenderal Kehormatan, kepada Prabowo Subianto yang dinilai tidak layak dan sarat kepentingan politik.
Menurut Kontras penganugerahan tersebut dinilai sebagai bentuk transaksi politik dan sangat tidak layak. Hal ini dikarenakan Prabowo bukan lagi merupakan seorang perwira TNI aktif dan merupakan salah satu terduga dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan hal tersebut, mereka menuntut komitmen pemerintah terhadap penuntasan kasus pelanggaran berat hak asasi manusia di Indonesia.