VIDEO: UU Kementerian 'Dimodif' Bentuk Politik Akomodatif

Partai Keadilan Sejahtera menyatakan jika presiden bebas menentukan jumlah kementerian, kekuasaannya bisa tak terkontrol. Sementara PDI-P menilai kementerian dibentuk untuk mencapai tujuan politik bernegara, bukan akomodir semua kekuatan politik pendukung pemerintah.