Terbitnya peraturan yang memberi privilese kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mendapat izin tambang batubara, dinilai sebagai syarat kepentingan politik. Selain berisiko memukul kepercayaan investor, langkah ini dikhawatirkan memicu konflik horizontal dalam implementasinya. sementara pemerintah berpandangan kebijakan ini sebagai apresiasi kepada elemen masyarakat yang turut membangun bangsa. Lantas, apa untung ruginya pemerintah mengobral izin tambang ke ormas keagamaan? Untuk membahasnya, kita berdiskusi bersama Ferdy Hasiman, Peneliti Alpha Research Database.