Revisi undang-undang Polri turut menuai polemik di masyarakat.
Salah satunya soal perluasan wewenang institusi Polri mulai dari penyadapan hingga potensi pengerdilan hak masyarakat memeroleh informasi.
Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menilai revisi undang-undang Polri tak bisa dilihat secara parsial.
Meski ada perluasan wewenang, ia mendorong adanya aturan pengawasan yang mengimbangi perluasan wewenang itu.