Di tengah program Tabungan Perumahan Rakyat, atau Tapera yang kini menjadi polemik, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menjelaskan alasan partainya kini berbalik menolak Tapera. Padahal sebelumnya PDIP tercatat menjadi salah satu partai pendukung kebijakan ini.
Menurut Hasto, iuran Tapera yang diberlakukan pemerintah, tidak mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. Hasto menilai, ekonomi masyarakat saat ini belum pulih untuk dibebani kewajiban pemotongan sebesar 2,5 persen dari penghasilan setiap bulan.
Menurut Hasto, pemerintah tidak seharusnya memungut sesuatu dari masyarakat, apalagi jika bersifat memaksa.