Kepala Badan Siber Dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengatakan serangan siber dan pembobolan data nasional akibat kekurangan tata kelola sebuah lembaga.
Menanggapi penjelasan BSSN, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, mengatakan dengan tidak adanya cadangan dan back up data, dari setiap lembaga negara maupun pelayanan publik, bahkan hanya 2 persen dari keseluruhan data, adalah bentuk kebodohan.
Komisi I DPR RI akan segera membentuk satgas perlindungan keamanan siber untuk Pusat Data Nasional.