Pemerintahan Joko Widodo mewariskan utang negara 8.353 triliun rupiah, kepada pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dari hasil riset Institute for Development Economics and Finance atau Indef di media sosial, menyebut bahwa masyarakat pesimistis pemerintahan Prabowo-Gibran bisa menangani warisan utang tersebut.
Menurut Direktur Indef Eko Listiyanto, pemerintahan Prabowo-Gibran harus membayar utang jatuh tempo setidaknya mulai 2025 - 2027, sebesar 800 triliun rupiah per tahun.
Belum lagi, pengambilan utang baru setiap tahun, untuk pembiayaan APBN.
Kondisi ini membuka peluang pemotongan anggaran kementerian dan lembaga pada APBN 2025, termasuk program pembangunan IKN, akibat adanya program prioritas makan bergizi gratis.
Dengan kondisi tersebut, Eko menilai target pertumbuhan ekonomi 7 persen yang dipatok Prabowo dalam kampanyenya, akan sulit tercapai.