Badan legislasi Dewan Perwakilan Rakyat pada Rabu sore, menggelar rapat kerja dengan pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah, membahas revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Semua Fraksi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, secara penuh menyetujui kesimpulan pimpinan rapat baleg, yang menyatakan bakal mengadopsi putusan Mahkamah Agung. Namun, Fraksi PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang menolak revisi undang-undang pilkada dibawa ke Paripurna.