Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengalokasikan 15 triliun rupiah untuk pembangunan IKN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025.
Anggaran ini untuk tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan dilantik Oktober nanti.
Hal itu diungkap Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, Rabu siang.
Thomas menyebut, 15 triliun itu akan dibagi lagi untuk 2 anggaran, yakni 5,89 triliun untuk Ootorita IKN, dan 9,11 triliun untuk Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, PUPR.
Meskipun begitu, Thomas menegaskan pemerintahan Prabowo punya ruang untuk memprioritaskan atau melanjutkan program apapun, atas diskresi presiden.