VIDEO: Pansus Haji Minta Prabowo Pilih Menteri Agama yang Kompeten

Panitia khusus atau Pansus Angket DPR memberi 5 rekomendasi tentang pengelolaan ibadah Haji 2024. Salah satunya menyarankan pemerintahan era Prabowo -Gibran, untuk memilih Menteri Agama yang cakap dan mampu mengkoordinir penyelenggaraan ibadah Haji. Hal tersebut disampaikan Ketua Pansus Angket Haji Nusron Wahid, pada rapat paripurna DPR, Senin pagi.

Nusron juga merinci 4 rekomendasi lainnya yaitu revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, serta UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Revisi diperlukan untuk mempertimbangkan kondisi kekinian yang terjadi dalam regulasi dan model pelaksanaan Haji di Arab Saudi. Selain itu, perlunya sistem yang lebih terbuka dan akuntabel dalam penetapan kuota Haji, kuota ibadah Haji khusus, termasuk alokasi kuota tambahan.