Selama 10 tahun pemerintahannya, Presiden Joko Widodo dinilai tidak memenuhi janji terkait pertahanan negara.
Kenaikan anggaran, regulasi dan janji profesionalisme pertahanan tidak terpenuhi.
Dalam 10 tahun terakhir, anggaran pertahanan tidak pernah menyentuh angka 1,5 persen dari pendapatan domestik bruto, seperti janji di awal pemerintahan Jokowi.
Akibatnya, target modernisasi minimum essential force juga meleset jauh.
Dalam hal regulasi, revisi Undang-Undang TNI hingga kini belum selesai.
Padahal, Undang-Undang TNI sudah berumur 20 tahun dan dinilai sudah kedaluwarsa.
Selain itu, di masa kepemimpinan Jokowi, promosi dan rotasi jabatan petinggi TNI dinilai dilakukan berdasarkan kedekatan.