VIDEO: KPK Minta Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo Serahkan LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi meminta kepada seluruh Menteri dan Wakil Menteri yang baru dilantik, untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara atau LHKPN.

Anggota tim juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, sesuai undang-undang nomor 28 tahun 1999, dan Peraturan KPK nomor 2 tahun 2020, penyelenggara negara wajib menyerahkan LHKPN.

Budi menjelaskan, Menteri dan Wakil Menteri yang sebelumnya pernah menjabat dan telah menyerahkan LHKPN 2024, dapat kembali melaporkan LHKPN secara periodik pada 2025.

Budi mengatakan, KPK terbuka untuk mendampingi pejabat yang mengalami kendala mengisi LHKPN.

Penyampaian LHKPN dapat dilakukan dengan cepat melalui situs e-lhkpn.kpk.go.id.