Komisi VIII DPR RI dan pemerintah menyepakati revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, di mana wacana peningkatan status Badan Pengelola Haji menjadi Kementerian Haji dan Umrah telah disahkan.
Koresponden CNN Indonesia, Novanaya Antaka, melaporkan perkembangan terkait rencana pembentukan kementerian baru ini. Pertanyaan besar pun muncul: apakah pembentukan Kementerian Haji dan Umrah benar-benar akan meningkatkan pelayanan jamaah, atau justru menambah lapisan birokrasi baru?